Oleh : Ali Reza Alatas
Prakarsa Timur Tengah Besar yang dipublikasikan oleh Negara-negara Industri G-8 mencakup empat aspek utama yaitu Politik, Sosial, Budaya dan Ekonomi. Keempat aspek ini memaksa Negara-negara Industri G8 berkewajiban membantu AS dan negara-negara kawasan untuk merealisasikan Ide dan prakarsa ambisius tersebut.
Nasionalisme Arab tidak dapat dipisahkan dari Prakarsa Timur Tengah Besar. Bahkan nasionalisme rasialis Arab dapat disebut sebagai motor penggerak prakarsa tersebut. Prakarsa Timur Tengah untuk pertama kali dirancang oleh kelompok Neo-konservatif Amerika Serikat. Timur Tengah Besar merupakan sebuah terminologi yang digunakan Politisi Barat untuk membagi dunia dari sisi Geopolitik.
Meski konsep Wilayah Timur Tengah Besar sengaja disusun secara abstrak, tapi batasan kawasannya dapat diperkirakan mencakup Maroko di Afrika Utara dan Tanduk Afrika hingga negara-negara Arab, Turki, Iran ,Afghanistan dan negara-negara pecahan Uni soviet di kawasan Kaukasus, Asia Tengah yang kemudian memanjang ke Pakistan, Bangladesh dan negara-negara lain hingga perbatasan Cina. Dengan demikian, Timur Tengah Besar mencakup berbagai negara yang mempunyai latar belakang Sosio-politik Budaya dan Ekonomi yang beragam.
Hermidas-Bavand, seorang dosen Ilmu Politik dalam makalahnya yang berjudul, "Dampak 11 September dan Kepentingan Bangsa Iran" di Buletin Namah, ketika mengomentari geografi Timur Tengah Besar menulis, "Dari sisi geografi peta Timur Tengah Besar mencakup negara-negara Liga Arab plus Iran, Turki,Israel dan Afghanistan. Namun ada kemungkinan batasan Timur Tengah Besar itu melingkupi wilayah yang lebih luas lagi, yang dimulai dari wilayah Maroko diujung barat benua Afrika dan memanjang hingga daratan Asia Tengah dan Selatan."
Bila memperhatikan strategi dan kepentingan Politik Luar Negeri AS, dapat dilihat bahwa strategi Negeri Paman Sam sepanjang sejarahnya bertumpu dan berlandaskan pada kepentingan politik dan keamanan nasional dalam negeri. Sementara pelaksanaan dan penerapan kebijakan dalam negeri tersebut sangat bergantung pada situasi dan kondisi politik di kancah Internasional. Sebagai contoh adalah disaat Uni Soviet raya runtuh memaksa Pemerintahan Gedung Putih kembali merevisi kebijakannya di tingkat internasional dan regional. Semenjak itu itulah AS memberikan porsi perhatian yang maksimal ke kawasan Timur Tengah untuk mengimplementasikan “semangat politk baru” yang telah digagas sebelumnya.
Dengan berkuasanya kelompok Neo-konservatif ditampuk pimpinan baru di permulaan Milenium ketiga ini, teori lama pun direvisi dan semenjak itu pula kawasan Timur Tengah dijadikan sebagai poros strategi politik baru. Yang dari tahun ke tahun kawasan Timur Tengah senantiasa dikejutkan pada sederet gejolak politik berskala besar mulai dari perang Irak-Iran ditahun 80-an hingga invasi AS ke Irak.
Bush dan rekan-rekannya pun berbondong-bondong menduduki kawasan dengan slogan perlawanan terhadap terorisme dan dukungan atas terhadap demokrasi. Dimana pada saat yang sama negara-negara kawasan sedang dikendalikan oleh kekuatan dan kepemimpinan totaliter yang despotik dan tidak mampu membawa Bangsanya kearah kesejahteraan yang berkeadilan, ditengah-tengah menggunungnya kekayaan alam yang mereka miliki.
Di tengah situasi dan kondisi seperti itu Washington menerapkan kebijakan yang mendukung demokrasi di Timur Tengah dan menjadikannya sebagai poros strategi di kawasan ini, Gedung Putih optimis dapat mengendalikan Timur Tengah. Menurut pandangan kelompok Neo-konservatif, kondisi internasional saat ini tidak mempunyai alternatif lain kecuali bergerak ke arah sistem demokratisasi.
Jika memperhatikan Prakarsa Timur Tengah Besar secara sekilas langkah itu patut diapresiasi. Terlebih prakarsa itu menekankan dan menyuarkan semangat HAM yang telah lama punah didaerah kawasan begitu juga denga suara kebebasan, kesamaan, serta peran dan partisipasi kalangan perempuan yang telah lama terbenam.
Namun dari sisi lain prakarsa Timur Tengah Besar yang digagas oleh Politisi Barat khususnya AS. Berkeyakinan bahwa sistem politik dan ekonomi di negara-negara kawasan telah melenceng jauh dan salah kaprah yang berdampak pada tumbuh suburnya gerakan-gerakan sparatis dan terorisme yang pada akhirnya menjadi ancaman serius masyarkat dunia. Struktur diktatorisme yang absurd dan despotik menyebabkan Negara-negara kawasan gagal mengkoordinasi aspirasi masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun politik.
Mayoritas masyarakat di kawasan bahkan dikebiri hak-hak politiknya dan tak pernah secara jujur diberikan kesempatan untuk menentukan nasib Politik Negeri mereka sendiri. Seluruh sumber-sumber ekonomi hanya dikuasai dan dikontrol penuh oleh Penguasa dan dimonopoli oleh segelintir orang. Meski mempunyai kekayaan dan cadangan alam yang luar biasa besarnya, namum mayoritas masyarakat di kawasan berada di bawah garis kemiskinan.
Hal inilah yang kemudian memicu Ketidakpuasan luas ditengah-tengah masyarakat khsusnya masyarakat terpelajar dan kalangan muda yang terus meningkat jumlahnya. Itu semua kemudian menjadi sejumlah alasan dan asumsi yang dijadikan pijakan Prakarsa Timur Tengah Besar guna “membenahi” kondisi buruk perpolitikan di Tem-Teng menurut versi mereka dan tentu saja untuk memerangi terorisme dalam tafsiran politik dan kebijkan Luar Negeri AS dan Barat pada umumnya.
Prakarsa Timur Tengah Besar yang dipublikasikan oleh Negara-negara Industri G-8 mencakup empat aspek utama yaitu Politik, Sosial, Budaya dan Ekonomi. Keempat aspek ini memaksa Negara-negara Industri G8 berkewajiban membantu AS dan negara-negara kawasan untuk merealisasikan Ide dan prakarsa ambisius tersebut.
Menurut sebagian Pengamat politik Tim-Teng prakarsa Timur Tengah Baru dirancang menyusul kegagalan prakarsa sebelumnya yang bernama Timur Tengah Baru yang sebelumnya. Terminologi Timur Tengah Baru diambil dari buku yang ditulis Mantan Menteri Luar Negeri Rezim Zionis Israel Shimon Peres. Dalam Dukumen tersebut disebutkan beberapa Prinsip dan Visi prakarsa Timur Tengah Baru.
Pada awalnya Prakarsa Timur Tengah Baru yang digagas Shimon Peres menekankan bahwa berbagai masalah menyangkut persoalan Politik haruslah diselesaikan melalui jalur diplomasi dan perundingan. Namun setelah satu dekade prakarsa Shimon Peres tak pernah kunjung terlaksana dan tidak bisa lagi dipertahankan karena sikap ambigu pemerintahan Israel sendiri yang senantiasa menjadi penghalang lahirnya keamanan Tim-teng khusunya menyangkut tanah Palestina yang dicaplok oleh Rezim dispotik Tel Aviv.
Pada saat yang sama Pemerintahan AS mulai mengganti dan mengubah haluan politiknya sejalan dengan perkembangan politik di Tim-teng yang kian mempersulit posisi tawar pemerintahan Rezim zionis yang menjadi patron politik utama AS di Timur tengah. Dengan kebijakan baru yang terkesan berpihak kepada Bangsa Arab dengan menekankan aspek sosial dan memperhatikan kondisi riel ekonomi Masyarakat dikawasan
Melalui cara ini kalangan Pemilik Usaha dan kalangan Investor serta Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), sejumlah Partai dan komunitas sipil berperan sebagai pemain utama dalam Prakarsa Timur Tengah Baru, sedangkan pemerintah dan kekuasaan bergeser menjadi peran kedua.
Dari sisi lain Prakarsa Timur Tengah Besar setali tiga uang dengan Prakarsa Nasionalisme Arab seperti yang disinggung di awal artikel ini. Konsep politik itu telah diaplikasi pada agresi Israel ke Lebanon selatan, musim panas tahun 2006. Negara-negara Arab memasarkan konsep tersebut di pasar geopolitik dan geostrategi Timur Tengah dengan melakukan percobaan atas Gerakan Hizbullah Lebanon.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Prakarsa Nasionalisme Arab, kita sepatutnya mengungkap lebih jauh sejarah dan konsep tersebut.
Secara umum konsep Nasionalisme Arab mulai diterapkan sebagai kebijakan Politik di Tim-Teng sejak dekade 1940-an. Konsep itu bertujuan mempersatukan Negara-negara Arab minus agama (baca; sekuler). Genderang nasionalisme Arab mulai ditabuh sebelum Perang Dunia Pertama, yang kemudian dikenal untuk pertama kalinya pada dekade 1940 melalui Michel Aflaq dari Suriah.
Ia adalah Pendiri Partai Baath yang aliran pikirannya cenderung pada sosialisme dan fasisme. Selain Aflaq juga terdapat Tokoh-tokoh utama lainnya di balik gerakan nasionalisme Arab ini, seperti Sami Shaukat dan Gamal Abdel Nasser yang didukung penuh oleh Penguasa Inggris dan Perancis.
Pada tahun 1945 sebuah organisasi yang bernama Liga Arab didirikan untuk memperkokoh pondasi Nasionalisme Arab dan membangun hubungan kerjasama Negara-negara anggota di sektor Politik, Ekonomi dan Budaya. Pada awalnya Nasionalisme Arab mendapat sambutan dari sejumlah negara dan bangsa Arab. Bahkan gerakan tersebut dapat membentuk Republik Arab Bersatu pada tahun 1958 hingga 1961 yang menggabungkan antara dua Negara Arab Mesir dan Suriah.
Nasionalisme Arab lambat laun berubah menjadi Paradigma politik saat itu di Timur Tengah. Dan pada dekade 60-an gerakan tersebut mendapatakan sambutan luas di dunia Arab. Sosok dan peran Abdul Naser sebagai Presiden Mesir saat itu tidak dapat dipungkiri menjadi semacam icon pemersatu dan kebanggaan di kalangan dunia Arab.
Meski gerakan Nasionalisme di dekade 60-an menghasilkan sederet kebijakan seperti nasionalisasi Terusan Suez pada tahun 1956, namun dari sisi lain gerakan tersebut melahirkan ekses politik regional yang buruk terhadap beberpa komunitas masyarkat tertentu seperti warga Syiah diselatan Irag dan suku Kurdi yang mendiami wilayah bagian utara negara tersebut. Situasi teror ini terjadi pada saat Partai Baath berkuasa di Negeri Kisah 1001 Malam itu.
Dengan mengerek slogan Nasionalisme mereka mengusir dan membantai tokoh-tokoh Agama yang dianggap berhaluan berdeda dengan semangat Nasionalisme baru yang bertumpu pada kesamaan identitas sebagai Bangsa. Pada tahun 1967 Nasionalisme Arab dengan seluruh slogan nasionalismenya dan pembelaan atas warga Palestina berakhir, menyusul terjadinya agresi Israel ke Mesir. Kekalahan Mesir dalam menahan serangan fajar tersebut merupakan pukulan berat bagi dunia Arab dan kebanggaan sebagai Bangsa khususnya kepercayaan rakyat dan Bangsa Arab Mesir terhadap keandalan mimpi mereka.
Kondisi frustasi tersebut dipicu oleh kegagalan gabungan terbatas Negara-negara Tim-Teng terhadap serangan cepat pasukan Israel yang mampu membungkam kekuatan militer Negara gabungan tersebut dengan waktu yang sangat singkat yang ditandai pula oleh pendudukan yang luas Negara Zionis terhadap semenanjung Sinai dan wilayah Palestina lainnya.
Setelah kegagalan demi kegagalan Negara-negara Arab menyusun prakarsa baru atas kekhawatiran mereka terhadap menyebarnya semangat revolusi Iran setelah sebelumnya kekuatan Ulama dan Rakyat di Iran mampu menumbangkan pemerintahan despotik yang dilindungi oleh Barat. Intinya kekuatan baru harus dibangun untuk menekan dan sekaligus merobohkan Pemerintahan baru Iran tersebut yang nota bene dituduh sebagai negara Syiah di Timur Tengah.
Kinerja ambisi dan Prakarsa tersebut diwujudkan dengan menggelar perang modern anti Iran yang dipimpin oleh “Pahlawan” nasionalis Arab saat itu Saddam Hussein. Setelah gagalnya ambisi Irak untuk menaklukkan Negara Republik Islam Iran yang berlangsung selama delapan tahun, tidak menyurtkan kemauan Pemerintahan otoriter Bagdad untuk mengedepankan perang baru dengan melakukan politik propaganda anti Syiah dengan dukungan Negara-negara Arab lainnya. Dalam prakarsa terbaru tersebut sistem totaliter Arab dipertahankan dan kelompok masyarkat Syiah dibasmi begitu pula dengan minoritas Kurdi yang mendiami wilayah Irag Utara.
Di tengah konspirasi para pemimpin Arab yang didukung oleh Barat, Republik Islam Iran mengemuka di kancah politik regional dan internasional dengan menawarkan sistem politik baru. Pemerintahan Islam Iran yang berdiri sejak 1979, menunjukkan efektivitasnya di tengah sistem politik yang berlaku di dunia. Sistem Islam pun menjadi alternatif ideal bahkan pada dekade 80-an, bermunculan kelompok-kelompok perjuangan yang berlandaskan pada idealisme revolusi Islam di Iran.
Di antara kelompok-kelompok tersebut adalah Hizbullah di Lebanon. Yang mampu berhadapan dan melakukan perlawanan sengit terhadap Rezim Zionis Israel di penghujung dekade 90-an yang selama lima dekade agal dilakukan negara-negara Arab di bawah slogan nasionalismenya.
Di permulaan abad ke 21 Republik Islam yang digagas oleh Imam Khomeini ra menjadi kiblat pemikiran dan pergerakan bagi sejumlah negara dan para politisi dunia. Bahkan di Timur Tengah sendiri Republik Islam merupakan sebuah sistem yang menjadi rival utama nasional Arabisme.
Pada sisi lain prakarsa Arab yang berlandaskan pada nasionalisme sempit itu malah memunculkan kelompok-kelompok radikal seperti Al Qaedah dan Taliban. Selain itu Peristiwa 11 September dapat dikatakan sebagai kegagalan dan kehancuran total Prakarsa Nasionalisme Arab. Bahkan peristiwa itu memaksa para pemimpin di Timur Tengah menggadaikan Liga Arab ke para pejabat AS dan Zionis.
Setelah itu Prakarsa Nasionalisme Arab kembali “dicuci” oleh para Pakar politik Barat dan disodorkan untuk kesekian kalinya dengan kemasan dan pola anyar didepan masyarkat dan rezim-rezim Timur Tengah lainnya, dalam Prakarsa Nasionalisme Arab 2003 itu banyak poin yang dihapus ataupun ditambahkan untuk terwujudnya Timur Tengah baru yang kini diimplementasikan oleh kekuatan Amerika sebagai kekuatan tunggal didunia. Dan klausal tersebut diwujudkan oleh AS dan sekutu-sekutunya dengan menyerang dan menduduki tanah Afghanistan dan Irak sebuah negara Arab.
Perkembangan di Timur Tengah berlangsung dengan cepat. Esensi nasionalisme di negara-negara Arab telah mengalami perubahan mendasar menyusul peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kawasan seperti kemenangan Hamas di Palestina, tekanan terhadap Suriah, konflik internal di kalangan politisi Lebanon dan krisis di Irak.
Prakarsa Nasionalisme Arab 2006 pun disusun. Prakarsa itu disodorkan ke pasar Timur Tengah bersamaan dengan agresi Zionis Israel atas Hizbullah Lebanon. Agresi itu merupakan ujian bagi para pemimpin Arab. Meski negara-negara Arab dapat mengecam serangan Zionis Israel atas Lebanon, namun langkah itu tidak dilakukan mereka. Sementara Masyarakat dunia mengecam agresi tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, dunia Arab malah menghalangi bantuan kemanusiaan dan obat-obatan ke Lebanon.
Dukungan penuh atas kebijakan AS dan Zionis Israel merupakan poin yang terpenting dalam prakarsa terbaru tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dari surat sejumlah pemimpin Arab yang mendukung Zionis Israel dan memojokkan Hizbullah Lebanon. Lebih dari itu mereka mempersilahkan pengiriman bantuan militer ke Israel melalui negara-negara Arab.
Setelah Hizbullah berhasil mengalahkan Zionis Israel, prakarasa Nasionalisme Arab 2006 tidak dibiarkan gagal oleh sejumlah negara Arab. Arab Saudi, Mesir dan Yordania menyusun draf yang berisikan tujuh pasal untuk mengatasi krisis Lebanon. Akan tetapi, penyusunan draf itu sebenarnya bertujuan melucuti senjata Hizbullah Lebanon dan mengucilkan gerakan perjuangan ini yang merupakan penghalang utama realisasi Timur Tengah Besar.
Melihat fenomena di dunia Arab, sungguh benar firman Allah Swt pada surat Taubah, ayat 97 yang isinya menegaskan;
" اَلاعَرْابُ اَشدَّ کُفراً وَ نفاقاً وَ اَجْدَرُ اَلاَّ یّعْلَمُوا حُدُودَ ما اَنزَْلَ اللهُ ... "
"Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya…"
| Diskusi: () >> |
 |
 |
